JAYAPURA, Redaksipotret.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Cabang Papua Jayapura mencatat pada 2023, realisasi klaim Jaminan Kematian atau JKM Rp18,84 miliar.
“Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2022 yang realisasinya sebesar Rp13,37 miliar,” ujar Haryanjas Pasang Kamase selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura, Senin (22/1/2024).
Haryanjas mengungkapkan, klaim yang mengalami peningkatan signifikan disebabkan dua faktor. “Pertama, kami sangat masif melakukan sosialisasi program-program kepada masyarakat, kedua, adanya intervensi pemerintah daerah yang memberikan bantuan perlindungan sosial kepada warganya yang masuk dalam kategori rentan miskin,” jelasnya.
Dia menyebut, klaim didominasi dari peserta informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Pekerja di sektor informal rentan terkena resiko karena mereka tidak memiliki prosedur dalam bekerja, karena itu pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan sosial,” kata Haryanjas.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura membawahi tiga provinsi, selain provinsi induk yaitu Papua, Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan juga masuk dalam cakupan pelayanan.
Dari tiga provinsi tersebut, ungkap Haryanjas, tiga pemerintah daerah telah mengintervensi warganya dengan memberikan perlindungan sosial. Ketiga pemda yaitu Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 8.800 pekerja informal, Pemerintah Kabupaten Sarmi sebanyak 3.300 pekerja informal dan Pemerintah Kabupaten Mappi sebanyak 2.000 tenaga kerja informal.
Sementara itu, Dinas Perikanan Kota Jayapura, salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan perlindungan sosial kepada para nelayan dengan mendaftarkan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi mengatakan, perlindungan sosial tersebut masuk dalam program tahun 2024, selain fokus pada pembinaan, pembudidaya ikan dan pengelola pemasar binaan instansi.
“Khusus untuk nelayan kami dampingi mereka dengan asuransi ketenagakerjaan kemudian dukungan sarana dan prasarana,” kata Matheys di Jayapura, Kamis (18/1/2024).
Editor : Syahriah Amir
