JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menanggapi soal plesiran (jalan-jalan) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie bersama sejumlah stafnya ke Thailand.
“Saya tidak tahu, apakah itu agenda perjalanan resmi atau mereka pergi karena sudah ada jadwal. Tetapi, sebagai kepala dinas yang bertanggungjawab menyelesaikan pemalangan yang ada di (Puskesmas) Komba,” ujar Hana di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/1/2024).
Hana meminta Dinas Kesehatan segera menyelesaikan persoalan pemalangan Puskesmas lantaran akan mempengaruhi seluruh aspek pelayanan kesehatan masyarakat, terlebih yang berada di Komba dan sekitarnya.
“Tidak boleh kasih ke Dinas Pertanahan, Dinas Kesehatan yang harus bertanggung jawab terhadap Puskesmas Komba, karena ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak boleh diabaikan,” tegas Sekda.
Sekda meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk segera kembali ke Jayapura dan menyelesaikan persoalan pemalangan tersebut.
“Semestinya selesaikan dulu urusan kesehatan masyarakat, bukan ke luar negeri, karena ada yang tidak beres sehingga Puskesmas dipalang,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Puskemas Komba, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, dipalang oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Dari pantauan redaksipotret.co, selain pintu pagar masuk ke puskesmas iditutup dan digembok, juga sebilah bambu dengan panjang sekira 3 meter di pajang melintang diagonal menutupi kedua sisi pintu pagar tersebut.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pemalangan itu sudah terjadi sejak tanggal 8 Desember 2023 lalu hingga sekarang.
Akibat dari pemalangan tersebut, masyarakat Komba dan sekitar pinggiran Danau Sentani, terpaksa memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas Sentani yang ada di Kemiri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jayapura, Khairul Lie ketika dikonfirmasi melalu telepon selulernya membenarkan, bahwa Puskesmas Komba saat ini sedang di palang oleh masyarakat adat setempat.
Meskipun pemalangan fasilitas layanan kesehatan itu terjadi, namun dirinya mengaku bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
“Kita alihkan pelayanan ke Puskesmas Kemiri. Kalau soal tanah nanti coba tanya ke Dinas Pertahanan dan Perumahan boleh, supaya jelas, karena kami di Dinas Kesehatan tidak urus tanah,” tuturnya.
Penulis : Muhammad Irfan | Editor : Syahriah Amir
