NABIRE, Redaksipotret.co – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi untuk mengetahui implementasi sejumlah program prioritas di provinsi baru tersebut.
“Terdapat program proritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Saya ingin setiap kepala daerah dapat menyampaikan bagaimana menangani stunting yang secara nasional di targetkan tahun 2024 angkanya turun menjadi 14 persen,” kata Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dikutip pasificpos.com, Senin (29/1/2024).
Selain stunting, rakor juga membahas penanganan kemiskinan ektrem yang secara nasional ditargetkan angkanya turun menjadi nol persen, serta tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 7,5 persen pada 2024.
”Juga penanganan tingkat pengangguran terbuka yang secara nasional ditargetkan tahun 2024 angkanya turun menjadi 5,7 persen hingga 6 persen. Kemudian penanganan inflasi daerah yang terukur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Ribka.
Ribka menambahkan bahwa empat program prioritas nasional di daerah tersebut perlu dipaparkan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi sehingga dapat segera melakukan perbaikan atas hasil evaluasi. Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBDnya,” imbuhnya.
Rapat turut dihadiri Forkopimda untuk membahas penyelenggaraan Pemilu 2024 bertajuk
“Sinergitas Provinsi Papua Tengah dan seluruh stakeholder untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, program strategis daerah dan nasional dalam mewujudkan Papua Tengah sehat, cerdas dan Produktif”.
Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pemilu tinggal menghitung hari dan merupakan momen besar dan bersejarah.
“Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan Provinsi-provinsi di Indonesia,” kata Ribka.
Editor : Syahriah Amir
