JAYAPURA, Redaksipotret.co – Perum Bulog untuk sementara tidak menyalurkan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) menindaklanjuti surat Badan Pangan Nasional.
Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua, Jusri Pakke mengatakan, penghentian sementara atau ditunda lantaran beberapa wilayah di Indonesia sedang dalam masa panen.
“Saat ini petani kita sedang panen, dikhawatirkan harga anjlok jika masih ada bantuan pangan dan SPHP yang disalurkan pemerintah melalui Perum Bulog,” kata Jusri, di Jayapura, Jumat (14/2/2025).
Diketahui, program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama pangan.
Inflasi pangan tersebut terbilang masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah. Ini menimbang sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada Jumat (31/1/2025) yang telah menyepakati pergerakan tingkat inflasi komponen volatile food agar dapat berada di kisaran 3 sampai 5 persen.
Dikutip dari laman badanpangan.go.id, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional secara resmi melakukan penundaan program intervensi beras yakni bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025.
Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300 ribu ton, sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen. Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
“Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April,” ucap Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional.
“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” pungkasnya.
Editor : Syahriah Amir
