JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Cintiya Rulliani Talantan memimpin rapat paripurna tentang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Nota Kesepahaman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2045, yang digelar di Grand Allison Hotel Sentani, Selasa (30/7/2024).
Rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman terhadap RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2025-2045 antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan DPRD Kabupaten Jayapura itu sempat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan.
Namun selang beberapa menit kemudian, Cintiya enyampaikan bahwa rapat paripurna tentang penandatanganan MoU Nota Kesepahaman terhadap RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2025-2045 yang tak memenuhi kuorum dan hanya dihadiri empat (4) orang wakil rakyat itu langsung diskors (ditunda) dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Karena tak memenuhi kuorum dan hanya dihadiri empat orang anggota dewan, maka rapat paripurna ini diskors hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” ucap Cintiya yang langsung mengetok palu sidang sebagai tanda rapat paripurna tersebut diskors.
Sementara itu, Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing menyebutkan rapat paripurna tentang penandatanganan MoU Nota Kesepahaman terhadap RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2025-2045 antara Pemda dengan DPRD Kabupaten Jayapura itu merupakan agenda daerah yang sangat penting.
“Inikan agenda daerah yang sangat penting. Karena berbicara tentang masa depan Kabupaten Jayapura untuk 20 tahun kedepan,” ucap pria yang juga Kader Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini.
Rapat paripurna ini, kata Sihar.digelar sudah sesuai dengan jadwal agenda kegiatan dewan di DPRD Kabupaten Jayapura. “Dengan ketidakhadirannya teman-teman ini, saya secara pribadi sangat menyesalkan. Apalagi ini adalah agenda DPR, anggota dewan sendiri yang tidak hadir. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan sikap dari teman-teman,” kata Sihar Tobing.
Di sisa masa jabatan, Sihar berharap agenda DPR dapat dituntaskan lantaran sudah bagian dari beban kerja sebagai anggota dewan.
“Seharusnya kita profesional dan secara moral teman-teman juga harus bertanggung jawab. Kemungkinan juga teman-teman yang tidak hadir ini ada urusan politik, mari kita lihat mana yang lebih prioritas, apalagi inikan agenda resmi DPR,” pungkasnya.
Editor : Syahriah Amir
