JAYAPURA, Redaksipotret.co – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan diskusi publik “Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kesejahteraan Masyarakat Papua“ yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Merah Putih (BMP) bersama BMP Kota Jayapura menjadi forum penting untuk mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Proyek Sstrategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
Menurut Apolo, forum diskusi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota di Papua.
“Kegiatan seperti ini sangat baik untuk kami mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Pemerintah juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan program-program pembangunan strategis yang sedang dilaksanakan,” kata Apolo dilansir dari laman Pasificpos.com, Sabtu, 30 Mei 2026.
Apolo juga memberikan apresiasi kepada DPP BMP dan panitia pelaksana yang berhasil menghadirkan lebih dari seribu peserta dalam kegiatan yang berlangsung pada hari libur tersebut.
“Ini luar biasa, peserta yang hadir lebih dari seribu orang. Mudah-mudahan masyarakat dan mahasiswa yang hadir bisa mendapatkan edukasi dari para narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Komnas HAM, pengamat kebijakan publik, antropolog hingga perwakilan masyarakat,” ujarnya.
Apolo berharap diskusi tersebut mampu memberikan informasi yang berimbang terkait berbagai pandangan mengenai proyek strategis nasional yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
“Saya sudah menghadiri berbagai diskusi terkait PSN baik yang berlangsung di Merauke maupun di Jakarta, dan kami pemerintah dapat memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat di tanah Papua,” ujarnya.
Terkait berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut, kata Apolo, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.
“Apa yang disampaikan dalam diskusi ini akan menjadi bagian dari laporan dan evaluasi kami terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Apolo juga menjelaskan perkembangan investasi sektor perkebunan tebu dan gula yang saat ini sedang berjalan di Papua Selatan.
Menurutnya, hingga saat ini sekitar 3500 tenaga kerja telah direkrut oleh perusahaan untuk mendukung tahapan pembibitan dan persiapan produksi.
Dia menjelaskan bahwa setelah melalui proses riset selama sepuluh tahun dan dua tahun pembibitan, perusahaan mulai melakukan penanaman tahun ini.
Selain itu, empat pabrik pengolahan yang sedang dibangun ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan akan memulai produksi perdana pada 2027.
“Ketika pabrik mulai berproduksi, kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat. Pada saat operasional penuh tahun 2029 diperkirakan sekitar 15 ribu tenaga kerja dibutuhkan untuk mengisi seluruh kebutuhan perusahaan,” jelasnya.
Pemerintah Papua Selatan, lanjut Apolo, telah meminta pihak perusahaan untuk memprioritaskan rekrutmen Orang Asli Papua (OAP), baik yang berasal dari wilayah Papua Selatan maupun daerah lain di Papua.
“Kami sudah memanggil pihak perusahaan dan pelaksana proyek agar mengutamakan Orang Asli Papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey, mengingatkan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Menurut Frits, sejumlah regulasi yang mendukung percepatan pembangunan harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak ulayat dan partisipasi masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun lingkungan.
Ia menyebut terdapat sejumlah kampung adat di Papua Selatan yang mengalami persoalan terkait pemanfaatan ruang akibat masuknya perusahaan skala besar.
Selain itu, alih fungsi hutan adat dinilai berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Komnas HAM Papua mengusulkan agar proyek strategis nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat, melalui penciptaan lapangan kerja, penyelesaian konflik agraria, penguatan kapasitas bertani, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari kepemilikan usaha.
Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pemerintah untuk membangun mekanisme dialog dan konsultasi yang komprehensif dengan melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, perempuan OAP, serta seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan.
Rekomendasi lainnya adalah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat untuk memperoleh kepastian hukum, mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan proyek, serta memperkuat kemitraan ekonomi yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai mitra pembangunan yang sejajar.
Menurut Frits, keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya diukur dari capaian investasi dan produksi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Tanah Papua. (Redaksi)
