JAYAPURA, Redaksipotret.co – Mayoritas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura absen dalam sosialisasi dan pelatihan platform SEPAKAT (Pemanfaatan Data Regsosek) sebagai data dasar pelaksanaan sensus Orang Asli Papua atau OAP dan Port Numbay tahun 2024.
Sosialisasi berlangsung di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura pada Rabu (15/11/2023). Sebelum menyampaikan isi sambutan, Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengecek peserta yang hadir.
Diawali pimpinan OPD mana saja yang hadir. Sayangnya, hanya tiga pimpinan OPD yang angkat tangan, yakni Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt BPBD dan Plt Kasat Pol PP. Sementara OPD lainnya hanya dihadiri perwakilan.
Frans Pekey kemudian menanyakan kemana pimpinan OPD lainnya dan alasan mengapa tidak hadir.
Frans Pekey menegaskan, semestinya sosialisasi ini dihadiri para pimpinan OPD karena menyangkut keberlanjutan nasib OAP yang di dalamnya ada orang asli Port Numbay.
“Kehadiran Otsus Papua programnya tidak tepat sasaran, karena itu orang Papua ribut terus sampai hari ini, termasuk di Kota Jayapura,” ujar Frans.
“Karena kita lemah dengan data orang Papua. Siapa yang bisa menunjukkan, BPS juga tidak bisa menunjukkan karena khusus warga negara Indonesia. Jadi jangan kita menganggap kegiatan ini biasa-biasa saja,” tegas Frans.
Menurutnya, sosialiasi dan pelatihan ini sangat penting bagi keberlanjutan orang asli Papua yang di dalamnya ada orang Port Numbay. Karena data tersebut kedepannya sangat terkait dengan kesejahteraan orang Papua.
Mengingat Kota Jayapura yang sangat heterogen dengan memiliki daya saing dan kompetisi yang sangat luar biasa ketat, sehingga perlu ada keberpihakan kepada orang asli Papua.
“Kalau tidak kita lakukan keberpihakan kepada orang asli Papua di Kota Jayapura, maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan yang luar biasa,” ujarnya.
Penulis : Muhammad Rafiq | Editor : Syahriah Amir
