JAYAPURA, Redaksipotret.co – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menerapkan sistem pembiayaan operasional pelayanan dengan sistem efisiensi, skala prioritas dan penanggulangan kegawatdaruratan.
Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai mengatakan, alasan pihaknya menerapkan sistem tersebut, karena keterbatasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua induk.
“Kami menerapkan sistem ini karena di tengah APBD yang sangat terbatas bahkan dana sudah minus. Apalagi rumah sakit setiap harinya membutuhkan obat-obatan, bahan habis pakai, makan minum pasien, cleaning service, oksigen, pemeliharaan alat-alat dan lain lainnya. Yang pasti sangat berpengaruh besar bagi rumah sakit,” ungkapnya melansir pasificpos.com, Kamis (16/5/2024).
Sebelumnya, pelayanan dengan sistem efisiensi seperti obat, alat kesehatan, bahan habis pakai yang dulunya bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sekarang tidak lagi.
“Sekarang harus melalui distributor langsung, untuk skala prioritas. Misalnya yang diusulkan 10 terpaksa mungkin dua saja dibuat karena lebih mengutamakan kegawatdaruratan,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap memegang prinsip untuk menerapkan sistem pembiayaan operasionalisasi pelayanan RSUD Jayapura dengan efisiensi, skala prioritas dan penanganan kegawatdaruratan.
“Kalau tidak menerapkan ini rumah sakit gulung tikar, karena anggaran yang terbatas. Sehingga prinsip ini yang kita pegang sehingga rumah sakit bisa beroperasi,” jelansya.
“Saya berharap masyarakat tolong mengerti kita kerjasama, saya punya petugas dokter, perawat mereka sudah melayani dengan keadaan yang serba terbatas. Ya karena keadaan keuangan Provinsi Papua Induk setelah DOB. Semoga kekurangan yang ada saat ini bisa berjalan sampai Desember nanti. Kami pihak rumah sakit juga sudah sampaikan hal ini kepada pimpinan,” ujarnya.
Dia pun mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kepesertaan JKN, bahkan ada masyarakat yang belum mempunyai E-KTP. Padahal RSUD Jayapura melayani pasien 200 sampai 300 orang perhari termasuk pasien poliklinik UGD.
“Kami petugas pelayan rumah sakit serba susah hanya karena pasien ada yang tidak punya BPJS dan E-KTP, kalau tidak kita layani terus kemanusiaanya bagaimana, mau tidak mau kami wajib melayani. Oleh karena itu di sinilah dilematis bagi kami petugas rumah sakit.
Sementara disisi lain kami harus menghabiskan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan juga pelayanan kebutuhan lain. Tapi tidak bisa digantikan biaya oleh BPJS Kesehatan ataupun jaminan kesehatan lain, sehingga kami rumah sakit pun,” imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua tengah terutama kepala dinas kesehatan Provinsi Papua Tengah terakomodir seluruh masalah dengan Program pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah bernama Kartu Otonomi Khusus Sehat atau KO SEHAT.
“Kami juga apresiasi kepada Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey yang berinisiasi menganggarkan dana untuk kartu sehat Port Numbay, kurang lebih sekitar Rp6 miliar yang dianggarkan untuk pelayanan masyarakat di Kota Jayapura yang tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan, tapi dia mempunyai kartu keluarga dan KTP serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau Kepala Kampung. Selai itu, kami juga mengapresiasi untuk Kabupaten Sarmi atas kerjasamanya,” bebernya.
Aloysius juga berharap kepada daerah lain terutama Provinsi Papua Pegunungan dapat bekerja sama dengan RSUD Jayapura.
Editor : Syahriah Amir
