JAYAPURA, Redaksipotret.co– Pemerintah Provinsi Papua mendorong rasionalisasi jumlah pegawai, guna melakukan efisiensi belanja daerah serta memberikan ruang bagi SDM tertentu memiliki kedudukan yang jelas.
“Pegawai Pemprov Papua berjumlah kurang lebih 8.300 orang. Idealnya 7.800 kurang lebih. Sehingga ini yang mau dirasionalisasi, mau ditaruh dimana supaya setiap ASN punya kedudukan yang jelas,” kata Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong melansir pasificpos.com, Minggu (25/8/2024).
Pihaknya juga telah membentuk tim panitia seleksi (Pansel) pejabat eselon II Pemprov Papua, yang bertugas menyeleksi pejabat yang akan duduk sebagai kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Tujuannya untuk mendefinitifkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
“Saya sudah bentuk tim Pansel untuk melakukan seleksi dan kalau sudah selesai, kita definitfkan pejabat eselon II-nya. Nanti untuk pejabat eselon III di OPD, kita serahkan ke BKD dan kepala SKPD, mau ditaruh kemana. Saya percayakan ke mereka,” terang Ramses.
Gubernur berharap kehadiran pejabat Kepala Kantor Wilayah Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, Hardinawati sebagai Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura dapat memperlancar “permasalahan” ASN di Papua.
Sinergitas antara Pemprov Papua dan BKN Jayapura, juga diharapkan membawa perubahan yang cukup baik khususnya bagi Papua, khususnya dalam pengelolaan SDM ASN di bumi cenderawasih.
Editor : Syahriah Amir
