JAYAPURA, Redaksipotret.co – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia melakukan monitoring langsung terhadap persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Tim Koordinasi Pilkada Kemenko Polhukam hadir dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur TNI dan Polri yang digelar di Kantor Gubernur Papua, di Kota Jayapura, Rabu (4/6/2025).
Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU.
“Kami datang langsung ke Papua untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PSU. Ini menjadi motivasi bersama agar penyelenggaraan berjalan aman dan lancar. Kendala-kendala yang disampaikan KPU sudah ditindaklanjuti, dan Gubernur Papua telah memberikan arahan yang jelas,” ujarnya dilansir dari laman Pasificpos.com.
Menurut Heri Wiranto, tugas pemerintah pusat adalah mengawal suksesnya PSU sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang sehat. “Beberapa hal teknis yang belum sempurna akan terus dibenahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya percaya masyarakat Papua sudah siap menyambut momen penting ini untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tambahnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa PSU harus berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Dia meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi PSU terulang kembali. Semua harus bekerja secara profesional dan netral, termasuk TNI/Polri dan ASN,” kata Ramses.
Ramses juga memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU telah tersedia. “Pemerintah siap menyalurkan dana, tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri. Kami pastikan proses pendanaan tidak menjadi kendala,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan kampanye berlangsung. Penyelenggara tingkat PPD, PPS, hingga KPPS diharapkan menjalankan tugas dengan jujur dan adil agar tidak terjadi permasalahan baru.
“Siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan rakyat. Kita harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada,” tandasnya.
Tak lupa, Pj Gubernur mengimbau penggunaan media sosial secara bijak menjelang PSU. “Boleh mendukung pasangan calon, tapi kita semua satu rumah besar, yaitu Papua. Mari jaga persatuan dan hindari provokasi yang bisa memecah belah,” pesannya.
Dia juga mengingatkan kepala daerah yang ingin terlibat dalam kampanye agar mematuhi aturan perundangan. “Pemimpin harus memberi contoh yang baik. Semua ada aturannya dan harus ditaati,” pungkas Ramses.
Editor : Syahriah Amir
