JAYAPURA, Redaksipotret.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua resmi melaporkan persoalan rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Pemerintah kepada Kementerian Kesehatan dan DPR RI.
Langkah ini diambil menyusul minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses rekrutmen, yang dinilai tidak mencerminkan semangat keberpihakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
Ketua DPR Papua, Denny Bonai, mengungkapkan bahwa DPR Papua dalam sepekan terakhir menerima banyak keluhan masyarakat mengenai seleksi tenaga kerja di rumah sakit tersebut.
“Dari 529 tenaga yang telah diterima, hanya sembilan orang yang merupakan OAP. Memang ini rumah sakit vertikal, tapi Papua adalah daerah Otsus. Jadi tetap harus ada afirmasi,” tegas Denny dilansir dari laman Pasificpos.com, Selasa (3/6/2025).
Dia menambahkan, kebijakan afirmatif tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Ini bukan sekadar imbauan, tapi kewajiban. Jangan sampai rumah sakit berdiri megah di atas tanah Papua, tetapi anak negeri hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” katanya.
DPR Papua, lanjut Denny, akan memanggil manajemen RSUP untuk meminta klarifikasi, sekaligus memastikan sisa formasi yang masih tersedia sekitar 200 posisi diprioritaskan bagi OAP.
“Kita tidak bisa ubah hasil seleksi 529 orang yang sudah lolos. Tapi sisa formasinya harus untuk OAP,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, DPR Papua akan menggelar pertemuan resmi dengan manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Kementerian Kesehatan untuk mendorong sistem rekrutmen yang lebih inklusif dan afirmatif.
Lebih lanjut, Denny juga menyoroti pentingnya mengakui kualitas lulusan Universitas Cenderawasih (Uncen), khususnya di bidang kedokteran.
“Jangan pesimis terhadap lulusan Papua. Banyak dari mereka yang ambil spesialis di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Kita harus beri ruang,” tuturnya.
Rencananya, RSUP atau RS UPT Vertikal Papua yang berada di Kota Jayapura akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 18 Juni 2025.
Editor : Syahriah Amir
