JAYAPURA, Redaksipotret.co – Senator Agustinus R Kambuaya, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya menilai pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto lebih kuat pada konsolidasi dan penguatan program pemerintah pusat.
Sementara posisi daerah justru masih menghadapi efisiensi, pengetatan transfer, dan tuntutan peningkatan produktivitas dengan ruang fiskal yang terbatas.
Menurut Senator ARK yang hadir langsung dalam sidang paripurna pembacaan Nota Keuangan Presiden. Ada satu garis kritik yang cukup kuat, jangan sampai pertumbuhan ekonomi nasional 5 persen hanya terlihat di angka makro, sementara kapasitas fiskal daerah semakin menyempit.
“Kalau dirumuskan lebih tajam, Pusat memperkuat program dengan APBN, daerah diminta produktif dengan anggaran yang semakin terbatas,” ucapnya, Minggu, 16 Agustus 2026.
Dia bilang, pertumbuhan ekonomi 5 persen harus terasa sampai daerah, bukan hanya tercermin dalam indikator nasional sembari berucap peningkatan penerimaan negara harus diikuti dengan penguatan kemampuan fiskal daerah.
ARK mengatakan, efisiensi BUMN dan kebocoran anggaran memang penting, tetapi efisiensi jangan berujung pada pemangkasan kemampuan daerah memberikan pelayanan publik.
Menurutnya, transfer ke daerah atau TKD jangan semata-mata didasarkan pada kemampuan penyerapan. Daerah dengan geografis sulit, seperti wilayah Papua dan kepulauan, memang membutuhkan biaya pembangunan yang jauh lebih tinggi.
“Daerah diminta produktif, tetapi produktivitas membutuhkan modal fiskal, infrastruktur, SDM, dan kewenangan yang memadai,” kata ARK.
Pemerintah perlu menjelaskan apa agenda konkret untuk memperkuat ekonomi daerah, terutama daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, dan wilayah dengan biaya logistik tinggi.
Dirinya menilai, Jangan sampai APBN semakin kuat, tetapi APBD semakin lemah. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, tetapi kemampuan daerah membangun dan melayani masyarakat justru semakin terbatas.
“Kalau daerah dituntut produktif, maka negara juga harus memberikan ruang fiskal yang cukup agar daerah mampu bergerak,” ujarnya.
Menurutnya, kritik kebijakan yang lebih spesifik untuk Papua Barat Daya dan daerah kepulauan, karena persoalan kemampuan penyerapan tidak bisa dipukul rata dengan daerah yang infrastrukturnya sudah maju.
Pertumbuhan ekonomi 5 persen tetapi harus terasa sampai kabupaten dan kota, bukan hanya melalui proyek dan belanja pemerintah pusat.
Dia pun mengatakan, penerimaan negara meningkat perlu dijelaskan bagaimana peningkatan penerimaan itu kembali memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Bagi Senator yang terkenal tajam analisisnya, bahwa efisiensi dan perampingan BUMN diarahkan untuk menutup kebocoran dan meningkatkan produktivitas negara.
Transfer ke daerah semakin ketat, daerah justru dituntut produktif dengan ruang anggaran yang semakin terbatas.
Kemampuan penyerapan menjadi indikator perlu hati-hati agar daerah dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas SDM yang berbeda tidak diperlakukan dengan ukuran yang sama. Program pusat menggunakan APBN diperkuat sementara daerah tetap diminta melakukan efisiensi.
Menurutnya, pertanyaan politik kebijakannya adalah kalau APBN semakin kuat untuk membiayai program pusat, bagaimana memastikan daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga memperoleh ruang fiskal yang cukup untuk membangun daerahnya sendiri?
Untuk Papua Barat Daya dan daerah Papua lainnya, isu ini menjadi semakin penting karena biaya pelayanan publik dan pembangunan jauh lebih tinggi akibat kondisi geografis, kepulauan, keterisolasian, serta keterbatasan infrastruktur.
Dia pun mengatakan, kritiknya bukan menolak program pusat, tetapi meminta keseimbangan, penguatan pemerintah pusat harus berjalan bersamaan dengan penguatan fiskal daerah.
Kalau tidak, daerah akan terus diminta produktif, sementara instrumen untuk menjadi produktif justru semakin terbatas.
“Kita harus lebih hati-hati membangun keseimbangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Jika tidak, tanpa sadar kita kembali pada era sentralisasi dulu,” pungkasnya. (Rilis)
