JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ondoafi Kampung Maribu, Obet Petrus Andatu, mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihak terkait segera menggelar mediasi bersama masyarakat terkait kabar rencana pemindahan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kampung Maribu ke Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Obet menegaskan, dirinya berbicara mewakili para pemilik hak ulayat diantaranya Kepala Suku Andatu, Torterianus Andatu, Kepala suku Utbete, Matias Utbete, Ondoafi Kampung Maribu, Wellem Yabansabra, serta seluruh masyarakat adat Tanah Merah dan Lembah Moi.
Karena itu selaku perwakilan masyarakat adat Kampung Maribu, Lembah Moi, hingga Tanah Merah, dirinya menuntut penjelasan resmi atas alasan di balik rencana pemindahan tersebut.
“Kami meminta pemerintah daerah segera memediasi masyarakat dengan pihak ketiga selaku perusahaan pemenang tender, Waskita Karya, serta satuan kerja dari kementerian, agar menjelaskan kepada kami apa alasan sebenarnya sehingga muncul pernyataan bahwa Sekolah Rakyat akan dipindahkan ke Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,” tegas Obet dilansir dari laman Pasificpos.com.
Selain meminta penjelasan kepada pemerintah daerah, Obet juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia agar mendengar aspirasi masyarakat adat Maribu.
“Kami minta kepada Bapak Presiden, dengarkan suara kami. Ini suara rakyat kecil. Tolong indahkan apa yang kami sampaikan,” ujarnya, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut Obet, masyarakat merasa kecewa karena lokasi di Kampung Maribu sebelumnya juga pernah direncanakan menjadi lokasi pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), namun akhirnya dipindahkan ke Buper. Kini, kata dia, masyarakat kembali dihadapkan pada rencana pemindahan proyek Sekolah Rakyat.
“Dulu lokasi ini direncanakan untuk pembangunan IPDN, tetapi gagal dan dipindahkan ke Buper. Sekarang Sekolah Rakyat juga mau dipindahkan lagi. Sampai kapan kami harus mengalami hal seperti ini?” katanya.
Dia mengaku muncul berbagai dugaan di tengah masyarakat mengenai alasan di balik rencana tersebut, termasuk adanya kepentingan tertentu. Namun, ia menegaskan hal itu merupakan pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat karena belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah.
“Kami merasa seperti dipermainkan. Masyarakat bertanya-tanya apakah ada kepentingan tertentu atau kepentingan politik di balik rencana ini. Itu yang berkembang di tengah masyarakat karena belum ada penjelasan kepada kami,” ujarnya.
Obet berharap pihak ketiga segera memulai pekerjaan di lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum mediasi.
“Kami berharap dalam waktu dekat pihak ketiga segera melakukan kegiatan di lokasi. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui dialog sehingga tidak berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.
Senada dengan Obet, Matias Utbete selalu Kepala suku Utbete, Kampung Maribu juga mempertanyakan hal yang sama. Ia dengan tegas menolak adanya tindakan sepihak dari pemerintah untuk memindahkan sekolah Rakyat.
“Kami sangat menolak adanya tindakan sepihak dari pemerintah untuk memindahkan Sekolah Rakyat dari Kampung Maribu. Saya selaku tokoh adat dan kepala suku bersama seluruh masyarakat sangat tidak setuju sekolah ini dipindahkan,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah meninjau kembali lokasi baru yang telah disiapkan dan dikabarkan berada di kawasan Muara Tami. Menurutnya, keputusan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat adat yang sejak awal mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu.
“Kami minta pemerintah mempertimbangkan kembali. Masyarakat Maribu yang berdiri di sini mewakili seluruh masyarakat Grime Nawa, Moi, dan Tanah Merah,” ujarnya.
Terkait alasan pemindahan, ia mengaku masyarakat telah meminta penjelasan kepada pemerintah. Namun hingga kini belum ada alasan yang jelas disampaikan kepada warga.
“Alasan yang diberikan kepada kami belum jelas. Karena itu kami menunjukkan sikap penolakan ini sebagai bukti bahwa kami sebenarnya menerima pembangunan di daerah ini, tetapi jangan diputuskan secara sepihak,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat telah dilaksanakan pada 22 Juli 2026, sehingga masyarakat berharap proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai rencana awal.
“Kalau memang ada rencana pemindahan atau perubahan, seharusnya pemerintah duduk bersama dengan masyarakat untuk membicarakan persoalan ini, bukan mengambil keputusan sendiri,” pungkasnya. (Redaksi)
