JAYAPURA, Redaksipotret.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek langsung daerah yang belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen bagi penyelenggara Pilkada.
“Papua induk sudah 100 persen, data sudah ada, uangnya sudah cair semua, jadi pilkada pasti berjalan aman,” ucap Tito dalam rapat koordinasi kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua, Rabu (29/5/2024).
Tito mengemukakan bahwa dari total anggaran Pilkada Papua sebesar Rp155 miliar, telah terealisasi Rp155 miliar untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu Rp51,87 miliar, Polri Rp 30 miliar, dan TNI Rp19,98 miliar.
Menurut Tito, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di 9 Kabupaten/kota dan Provinsi Papua, namun belum semua daerah tercatat telah mencairkan NPHD 100 persen.
Mendagri meminta seluruh kebutuhan terkait pendanaan yang dialokasikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera dicairkan.
“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh, kepada Pemda yg belum cairkan 100 persen segera dicairkan karena tahapan pilkada sudah berjalan, Kemendagri punya data riil time setiap hari, jadi tidak ada alasan tidak segera ditransfer NPHD nya,” imbuhnya.
Melansir pasificpos.com, Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sudah mencairkan danah hibah Pilgub Papua 2024 kepada KPU, Bawaslu dan TNI Polri.
Dikatakannya, tanggungjawab pemerintah untuk mensukseskan Pilkada dengan telah mencairkan anggaran 100 persen kepada KPU, mengingat tahapan pilkada sudah dimulai sejak bulan April lalu.
Oleh karena itu, Pj Gubernur mengharapkan kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga potensi kerawanan konflik horizontal dapat diminimalisir saat pilkada nanti.
“Saya berharap kepada peserta pemilukada nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga pilkada nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada konflik di tengah-tengah masyarakat, ” ujarnya.
Ditambahkan Ridwan, pemerintah juga membutuhkan peran ktif dari para Tokoh Agama, Tokoh Nasyarakat, Tokoh Adat dan semua elemen masyarakat yang ada untuk bersama-sama menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah tercipta dengan baik, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan aman, tertib dan nyaman.
Sementara, bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kata Rumasukun, tetap menjaga netralitas sebagai seorang ASN ditengah-tengah masyarakat maupun dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
Editor : Syahriah Amir
