JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal anggaran dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Menurut Ramses, anggaran untuk Pilkada 2024 untuk KPU Papua adalah sebesar Rp155 miliar, namun untuk pelaksanaan PSU, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp168 miliar.
“Nanti kita akan lakukan review terhadap usulan anggaran yang diajukan, mengingat masih ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya yang belum terpakai, yaitu sekitar Rp47 miliar di KPU,” ujar Ramses dilansir dari lama Pasificpos.com.
Ramses juga menjelaskan pengajuan anggaran dari Bawaslu Papua sebesar Rp151 miliar, meskipun untuk Pilkada 2024 mereka hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp55 miliar.
Sementara itu, usulan anggaran dari Polda Papua untuk pengamanan PSU tetap sebesar Rp29 miliar, sama seperti tahun sebelumnya, dan TNI mengajukan anggaran pengamanan sebesar Rp19 miliar.
Ramses Limbong menegaskan bahwa meskipun ada sejumlah usulan anggaran besar, pemerintah Papua akan menghadapi beberapa kendala dalam pengalokasian tersebut. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait hal ini.
“Kita akan melakukan review terhadap semua usulan yang diajukan. Kegiatan yang tidak penting akan ditunda, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN,” tegas Ramses.
Ramses menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan PSU. “Saya sudah menekankan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan cukup dilakukan di kantor, tidak harus di hotel. Perjalanan dinas juga bisa dilakukan dengan zoom meeting atau daring,” ujarnya.
Menurut Ramses, penghematan anggaran menjadi hal yang sangat krusial, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Meskipun demikian, Ramses memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Papua harus tetap berjalan aman, lancar, dan damai.
Kapan tepatnya waktu pelaksanaan PSU, Gubernur menegaskan bahwa hal tersebut akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, yang saat ini tengah melakukan rapat koordinasi terkait tahapan PSU dengan KPU Pusat di Jakarta. “Kami berharap PSU ini bisa berjalan dengan sukses, tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya.
Editor : Syahriah Amir
