JAYAPURA, Redaksipotret.co – Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua terkait Raperdasi APBD 2026 dalam Rapat Paripurna III di gedung DPR Papua, Kamis (11/12/2025).
Pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi terkait perlunya peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah akan dilakukan melalui pengelolaan aset, penguatan sektor jasa, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, serta harmonisasi program nasional dan daerah.
“Pemerintah juga mengapresiasi kritik dan dukungan seluruh fraksi dalam pembahasan anggaran,” ucap Wagub dilansir dari laman Pasificpos.com.
Wagub Rumaropen menjelaskan, keterlambatan penyusunan RAPBD 2026 disebabkan penyesuaian terhadap irisan program prioritas nasional dan daerah serta sinkronisasi dengan visi-misi kepala daerah. Seluruh proses disebut telah mengikuti mekanisme penyusunan APBD.
Menjawab sorotan fraksi, pemerintah menegaskan pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah” justru naik Rp1,115 miliar. Penyelarasan penuh RAPBD dengan kebijakan pusat akan dilakukan setelah revisi RKPD 2026 yang disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029.
Belanja pegawai masih mendominasi APBD lantaran jumlah ASN mencapai 8.160 orang, melampaui kebutuhan ideal 6.500 orang. Solusi yang disiapkan meliputi mutasi bertahap ke instansi vertikal, kabupaten/kota, dan DOB, serta penataan struktur ASN.
Pemerintah memastikan dana Otonomi Khusus tetap diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan program yang berdampak bagi Orang Asli Papua. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penganggaran telah terintegrasi melalui SIPD.
Penurunan pagu RSUD Jayapura dijelaskan sebagai dampak turunnya dana Otsus. Sementara SILPA sebesar 12,04 persen akan digunakan untuk menyelesaikan program 2025 yang belum tuntas.
Menanggapi Fraksi PDIP, pemerintah menegaskan komitmen menyelesaikan utang daerah sesuai kemampuan fiskal, menertibkan regulasi penganggaran, dan memberi perhatian pada larangan penggunaan Ringroad, dana cadangan mitigasi bencana, serta program internet gratis.
Wagub Rumaropen menegaskan komitmen pemerintah menyempurnakan RAPBD Papua 2026 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Redaksi)
