JAYAPURA, Redaksipotret.co – Rapat Banggar DPR Papua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua menyepakati anggaran untuk kontingen Papua dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara sebesar Rp35 miliar.
Kendati demikian, DPR Papua tetap meminta agar eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua bersama KONI Papua untuk membahas hal ini secara detail terkait kebutuhan anggaran bagi kontingen PON Papua dalam mengikuti pesta olahraga empat tahunan tersebut.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, menjelaskan, jika rapat tersebut untuk memutuskan dalam hal menyiapkan anggaran untuk PON XXI (21) di Aceh dan Sumatera Utara, sehingga atlet Papua bisa mengikuti PON.
“DPR Papua konsisten ingin semua atlet Papua bisa ikut PON di Aceh dan Sumut. Jangan kita ikut PON XX di tuan rumah kami, begitu pindah ke tempat lain, justru kami tidak berangkat,” tandas Jhony Banua Rouw, melansir pasificpos.com, Selasa (16/7/2024).
Diakui, jika dalam rapat anggaran dengan TAPD, telah disepakati bersama untuk tetap berangkatkan kontingen mengikuti PON XXI di Aceh dan Sumut.
Namun dalam pembahasan itu, JBR akui, ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan, terutama dalam menyangkut peralatan bertanding yang dianggap tidak cukup. Misalnya untuk cabor Selam itu membutuhkan oksigen dan lainnya yang anggarannya sangat kecil sekitar Rp2 miliar.
“Tapi menurut kami anggaran untuk peralatan itu belum cukup. Karena ada banyak cabor, misalnya sepatu bertanding, ini semua belum masuk, termasuk cabor menembak juga belum masuk untuk pembelian amunisi. Nah, hal ini harus dilihat dengan baik,” jelasnya.
Sehingga dalam rapat tersebut, Politisi Partai NasDem pun mengingatkan, meski kontingen Papua bisa berangkat mengikuti PON XXI di Aceh dan Sumut, tapi ketika akan bertanding justru tidak bisa bertanding akibat peralatan tidak memenuhi dan memadahi. Sebab, masing-masing cabor memiliki standar dalam pertandingan.
“Jadi jangan sampai membuat kita lebih malu lagi. Sampai disana tidak bisa bertanding karena alasan peralatan. Ini yang penting harus diperhatikan, sehingga tadi kita meminta Disorda bersama KONI untuk duduk membicarakan kembali soal teknis, itu,” kata Jhony Banua.
Ia mencontohkan seperti atlet Hocky, yang ternyata lapangan pada PON XXI memakai rumput, bukan sintetis sehingga penggunaan sepatu atlet harus berubah.
“Nah, ini tentu harus beli sepatu juga. Tapi pertanyaannya apa itu sudah masuk dalam anggaran yang diusulkan atau belum? Kalau belum ya kita minta dilihat kembali. Nah, itu hal teknis, maka kita kembalikan ke KONI dan Disorda untuk membicarakan hal itu,” ujarnya.
Ketika ditanya soal anggaran Rp35 miliar itu, apakah ada pemangkasan cabor? Jhony Banua pun menjelaskan, jika hal tersebut teknisnya ada pada KONI dan Disorda untuk membahas. “Itu teknis sekali. Tapi prinsipnya yang kami bahas adalah untuk kontingen Papua berangkat mengikuti PON Aceh dan Sumut, itu saja,” terangnya.
Hanya saja, ungkap Jhony Banua, dari usulan Rp35 miliar itu belum termasuk bonus bagi para atlet yang berprestasi atau meraih medali.
“Ya, itu belum ada. Sebab, kita juga belum mendapatkan rincian untuk bonus dan sebagainya. Kita belum lihat itu, artinya KONI yang mengajukan dan pemerintah mengajukan ke kami, tapi kita belum lihat perencanaan disitu,” bebernya.
Dimana sebelumnya, KONI Papua mengusulkan anggaran untuk PON XXI di Aceh dan Sumut sebesar Rp 284 miliar, kemudian Banggar DPR Papua juga mengusulkan sebesar Rp120 miliar. Terakhir, rapat banggar DPR Papua, Pemprov Papua mengusulkan anggaran untuk kontingen PON Papua itu sebesar Rp35 miliar.
“Ya, kita minta dinaikkan sesuai dengan pembahasan mereka. Itu dilaporkan bahwa itu sesuai diskusi mereka dengan KONI, sehingga kita minta kembali melihat,” ucapnya.
Untuk itu, JBR kembali menegaskan bahwa DPR Papua siap mendukung kontingen Papua mengikuti PON XXI di Aceh dan Sumut dan anggarannya segera dihibahkan, sehingga kontingen PON Papua segera disiapkan.
Jhony Banua pun menambahkan, jika sampai saat ini, kontingen Papua untuk mengikuti PON XXI di Aceh dan Sumut belum terbentuk, sehingga diharapkan segera dibentuk. “Nanti kita akan bertemu kembali dalam rapat pada Jumat. Namun kita harap segera diselesaikan,”harapnya.
Editor : Syahriah Amir
