JAYAPURA, Redaksipotret.co – Kinerja fiskal di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren yang cukup positif, terutama dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan peran yang semakin dominan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga momentum perekonomian daerah, terutama melalui akselerasi belanja negara di tengah tekanan pada sisi pendapatan.
Secara umum, struktur APBN di Papua masih ditopang oleh belanja yang ekspansif, sementara pendapatan negara menghadapi tantangan, khususnya dari sektor perpajakan.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp626,20 miliar atau 9,24 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian ini secara persentase menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 4,99 persen secara tahunan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan, turunnya aktivitas ekonomi tertentu serta tekanan pada sektor perdagangan internasional menunjukkan dinamika eksternal yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang saat ini bergejolak, termasuk fluktuasi harga komoditas dan volume perdagangan.
“Di sisi lain, penerimaan pajak dalam negeri masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga meskipun belum mampu sepenuhnya mengimbangi penurunan dari sektor eksternal,” kata Izharul, Senin, 30 Maret 2026.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan positif, yang mengindikasikan adanya kontribusi dari sektor non-perpajakan, seperti layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam, dalam menopang pendapatan negara di wilayah Papua.
Realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang sangat kuat hingga akhir Februari 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, pertumbuhan ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, yang menjadi sinyal positif dalam upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui instrumen fiskal.
“Belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ucapnya.
Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang meningkat seiring dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap aparatur negara, serta belanja barang yang mendukung operasional layanan publik.
Selain itu, kata Izharul, belanja modal menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan mulai meningkatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Papua.
“Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” pungkasnya.(Rilis)
