JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Papua menggelar rapat kerja daerah (rakerda) dengan tema “Penguatan Organisasi Melalui Koordinasi dan Konsolidasi Menuju IAI yang Solid di Era UU Kesehatan 2023″, di Hotel Mercure Jayapura, Sabtu (26/10/2024).
Ketua PD IAI Provinsi Papua, apt. Edward Sihotang mengatakan, pasca Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan diberlakukan, maka langkah yang diambil oleh IAI secara berjenjang dimulai dari pusat hingga daerah adalah beradaptasi.
“Karena adaptasi ini memerlukan usaha kita bersama, bagaimana organisasi apoteker yang sudah ada sejak 1955 ini tetap bermanfaat dan menjadi roh bagi apoteker itu sendiri dan prakteknya,” ucap Edward sesaat sebelum rakerda.
Oleh karena itu, kata Edward, upaya yang dilakukan pengurus di daerah mengkoordinasikan berbagai hal yang harus dilakukan dari seluruh poin kerja dalam undang-undang tersebut.
“Beberapa hal yang penting dalam peran IAI, untuk memberikan masukan konkrit, terlibat aktif dalam pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan roh dari undang – undang tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, bagian lain dalam proses adaptasi, adalah penguatan di tingkat organisasi, yaitu koordinasi dan konsolidasi.
“Hal yang penting bagi kita adalah karena kita ada dalam berbagai lintas pekerjaan, praktek dan berbagai tempat, ini menunjukan bagaimana koordinasi kita penting di internal, dan kedua adalah bagaimana kita bersama menjalankan isi koordinasi kepada lintas sektor dalam hal ini pemerintah maupun mitra kerja,” ucap Edward.
Edward mengatakan, rakerda juga bertujuan saling memperkuat soft skill dan hard skill dalam tata kelola organisasi, cara membangun diskusi, komunikasi dan mengambil keputusan di tengah perbedaan.
“Harapannya, IAI menghasilkan apoteker yang berkualitas dengan tata kelola kompetensi yang baik. Kami sudah berproses dengan badan diklat di pusat, mudah – mudahan ini bisa kita gunakan agar dalam pelaksanaan tugas, seluruh apoteker berkompetensi baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Edward.
Rakerda turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Papua Arry Pongtiku dan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura, Hermanto yang juga penasehat IAI.
Arry Pongtiku menyampaikan bahwa logistik kefarmasian menjadi hal penting dan dipantau oleh pemerintah. “Sekarang ini telah menggunakan aplikasi digital, sehingga distribusi obat maupun vaksin terpantau hingga ke Puskesmas. Kedepan akan didorong seperti itu, sehingga obat dijamin ketersediaannya,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa Papua masih kekurangan tenaga apoteker sembari berharap ada penambahan apoteker baik lulusan dari Papua maupun dari luar.
“Beberapa perguruan tinggi di Papua mempunyai jurusan kefarmasian, tetapi masih jenjang D3 dan D4. Sementara untuk menjadi seorang apoteker, harus melanjutkan pendidikan di luar Papua,” ujar Arry.
Sementara itu, Kepala BBPOM Jayapura, Hermanto menyampaikan beberapa poin penting. Dirinya mengungkapkan bahwa Pemerintah mendukung pengembangan produksi obat dalam negeri termasuk bahan baku.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi tenaga kesehatan termasuk organisasi profesi tenaga kesehatan, salah satunya IAI.
Pemerintah, kata Hermanto, menekankan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya.
“Ini juga menjadi suatu hal yang positif. IAI agar berperan aktif dan mendukung serta mengambil peran ini dengan baik. Bagaimana perannya di pemerintahan maupun nonpemerintah,” ujarnya.
“Namun, peran ini tidak bisa terlaksana dengan baik sesuai UU tersebut kalau tidak dilakukan peningkatan kompetensi anggotanya,” tambah Hermanto.
Dia juga menekankan apoteker perlu bersinergi dengan lintas profesi, termasuk perguruan tinggi dan media massa.
“Dengan adanya undang – undang baru, peran apoteker sangat luas, tidak hanya di obat. Apoteker ini mendukung pemerintah daerah dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua,” ucapnya.
Editor : Syahriah Amir
