JAYAPURA, Redaksipotret.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Papua menyampaikan sikap tegas menolak wacana pengalihan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Ketua PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano atau BTM menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan demokrasi.
Dia menilai, pemilihan langsung bukan soal kenyamanan elite atau kemudahan mengatur kekuasaan, melainkan menyangkut hak dasar rakyat yang tidak boleh dikurangi.
Demokrasi, menurutnya lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keputusan segelintir orang di ruang tertutup.
“Sikap ini sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menegaskan bahwa pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Ini bukan isu kecil atau musiman, tetapi prinsip,” ucapnya dilansir dari laman Pasificpos.com, Minggu, 18 Januari 2026.
BTM bilang, pencabutan hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah merupakan langkah mundur bagi demokrasi. Jika hari ini hak memilih kepala daerah dicabut, dikhawatirkan ke depan hak-hak rakyat lainnya juga berpotensi dipangkas.
Dia mengakui bahwa pilkada langsung memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, ketegangan sosial, hingga konflik di lapangan. Namun, kelemahan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat.
“Kalau ada kebocoran di atap, yang diperbaiki atapnya, bukan membongkar rumahnya. Masalah sistem harus diperbaiki, bukan dengan menghukum rakyat,” tegasnya.
Khusus di Papua, pilkada dinilai bukan sekadar soal menang dan kalah, melainkan menyangkut harga diri masyarakat serta hubungan sosial antar kampung, keluarga, dan kelompok.
“Karena itu, Papua membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat yang lahir dari mandat rakyat, bukan dari lobi-lobi politik,” katanya.
BTM juga menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan menyelesaikan persoalan. Masalah hanya berpindah dari ruang publik ke ruang elite, dengan risiko proses yang lebih tertutup dan rawan transaksi politik.
“Kalau dipindahkan ke DPRD, prosesnya bisa makin gelap dan tidak transparan. Potensi transaksi justru bisa lebih besar karena hanya melibatkan segelintir orang,” ujarnya.
Partai ini menegaskan tidak ingin Papua dipimpin oleh kepala daerah yang lahir dari “kesepakatan di belakang meja”, sementara rakyat hanya menjadi penonton dan diminta menerima keputusan.
Terkait alasan mahalnya biaya pilkada langsung, PDI Perjuangan Papua meminta negara hadir memperbaiki sistem, bukan memotong hak rakyat.
Upaya yang harus dilakukan antara lain memperketat aturan, memperkuat pengawasan, menindak tegas politik uang, merapikan data pemilih, memperkuat KPU dan Bawaslu, serta menjaga netralitas aparat.
“Kalau ada kandidat yang membeli suara, tangkap. Kalau ada yang main uang, tindak tegas. Itu solusi yang benar, bukan mengganti sistem pemilihan,” tegasnya.
BTM mengingatkan bahwa tidak ada jaminan pemilihan oleh DPRD akan lebih bersih. Bahkan, proses yang tidak transparan justru berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat di kampung-kampung.
“PDI Perjuangan Papua berdiri pada prinsip yang jelas kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini soal kedaulatan, legitimasi, dan masa depan demokrasi di Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
