JAYAPURA, Redaksipotret.co – Debat publik ketiga atau terakhir bagi calon walikota dan wakil walikota Jayapura diikuti empat pasangan calon (paslon) telah berlangsung pada Jumat, 15 November 2024 di gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Papua.
Pada segmen debat antar paslon, nomor urut 3 Boy Markus Dawir – Dipo Wibowo (BMD – Dipo) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura memeriksa paslon nomor urut 2 Jhony Banua Rouw – Darwis Massi (JBR – HADIR) terkait dugaan pelanggaran pemilu.
Permintaan ini disampaikan setelah Paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang diberikan oleh paslon BMD – Dipo.
“Dengan adanya pengakuan dari Paslon dua, maka saya meminta kepada Bawaslu Kota Jayapura agar bisa memproses sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu yang telah dilakukan paslon dua,” demikian kata paslon tiga saat menyanggah pernyataan paslon dua.
Sebelumnya, Paslon BMD – Dipo bertanya mengenai sumber dana yang digunakan Paslon nomor urut 2 untuk melakukan rehab rumah dan memberikan beasiswa kepada 5.000 siswa di Kota Jayapura.
Menjawab pertanyaan tersebut, paslon JBR – Hadir menyampaikan dirinya berupaya memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat seperti rumah layak huni, beasiswa serta biaya sekolah yang murah.
“Kami di Partai NasDem memang ada aspirasi berjenjang, kalau itu menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kota, maka kita perjuangkan, sehingga apa yang saya sampaikan ini ada jalan yang dibangun oleh APBD Provinsi, ada juga lampu jalan yang dibangun oleh APBN dan rehab rumah yang kami lakukan kurang lebih 4.000 unit, semua kami rehab lewat dana aspirasi Partai NasDem pusat, dan dibangun oleh PUPR pusat,” kata JBR menjawab pertanyaan Paslon tiga.
Masih dalam segmen debat antar paslon, JBR menyampaikan bahwa yang mendata jumlah rakyat yang membutuhkan rehab rumah maupun beasiswa adalah kader Partai NasDem kemudian diperjuangkan hingga ke tingkat pusat. Pihak PUPR Kota Jayapura, sebut JBR, tidak pernah melakukan hal itu.
“Tidak perlu pakai APBD, pemimpin harus cerdas supaya bisa bawa uang dari pusat datang untuk melayani rakyat di Papua, termasuk dana untuk beasiswa,” ucapnya.
Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh paslon nomor urut 4, Abisai Rollo – Rustan Saru (ABR – HARUS). Dalam segmen debat antar paslon, ABR-HARUS menanyakan perihal lokasi dan sumber dana untuk melakukan rehab rumah.
JBR pun menjawab bahwa rehab rumah warga yang tidak layak huni bersumber dari APBN tahun 2023. Tak hanya rehab rumah, penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu juga dilakukan.
“Yang dikerjakan hari ini anggarannya telah masuk di APBN tahun lalu setelah menjaring aspirasi rakyat pada tahun 2022 dan direalisasikan tahun 2024. Jika ini disebut melanggar aturan, sistem penganggaran ini kita semua tahu bahwa itu adalah program yang sudah kita laksanakan, bukan karena saya sebagai paslon lalu saya masukan sebagai program yang untuk saya pakai kampanye,” jelas JBR.
Saat menyanggah pernyataan paslon nomor urut 2, Paslon nomor urut 4 mencontohkan pemimpin yang berbahaya kepada paslon nomor dua.
“Inilah pemimpin yang berbahaya, ketika debat kedua di Jakarta, paslon dua sebut sebanyak 3.000 unit, sekarang sebut lagi 4.000 unit, mana yang betul, plin plan namanya ini. Kemudian menggunakan dana APBN, ini melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Pasal 57 menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kampanye. Bawaslu catat ini,” ujar Paslon nomor urut 4 yang disampaikan Rustan Saru.
Rustan kemudian mengungkap data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura yang mencatat bahwa sebanyak 1.900 unit rumah yang akan dibangun untuk tahun 2024. Telah terealisasi sebanyak 600 unit.
“1.300 unit masih dalam proses, dan belum keluar hingga saat ini,” ucap Rustan Saru.
Editor : Syahriah Amir
