JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemanfaatan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja pemerintah, serta tata kelola anggaran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Penguatan digitalisasi di lingkup Pemda melalui implementasi ETPD perlu dilakukan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan realisasi anggaran,” kata Juli Budi Winantya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
Juli mengatakan, realisasi anggaran penerimaan dan belanja Pemda di Papua menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian daerah.
“Sumber pertumbuhan ekonomi harus banyak, jangan hanya bertumpu ke satu sektor. Kemudian pelaku usaha harus dari semua level, mulai dari kecil hingga pelaku usaha besar. Sehingga pengembangan UMKM menjadi penting,” ucapnya usai kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Papua, di Hotel Aston Jayapura, Kamis (15/6/2023).
Juli menyebut, perlu upaya meningkatkan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja usia muda agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Kemudian bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2035, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pertumbuhan yang kita inginkan berkelanjutan, inklusif, kuat dapat dicapai,” ujar Juli.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan, Pemda agar berupaya untuk mengoptimalkan PADnya.
“Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah,” jelas Moudy.
Moudy mengatakan, ekonomi Papua juga ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya mendorong baik kementerian atau lembaga, maupun Pemda agar lebih cepat merealisasikan APBN.
“Belanja modal, Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik segera direalisasikan supaya menyerap tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian,” kata Moudy.
Dari sisi industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilik arah kebijakan prioritas pada tahun 2023 ini, salah satunya menjaga pertumbuhan ekonomi, selain penguatan sektor jasa keuangan, peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK.
Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit terus bertambah. OJK akan terus berupaya membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk UMKM.
“Terjadi peningkatan penyaluran kredit. Dibandingkan nasional yang hanya tumbuh 8,08 persen, pertumbuhan kredit di Papua mencapai 10,83 persen hingga April 2023. Kita harapkan kedepannya sampai Desember tahun ini pertumbuhan kredit di atas target nasional 10-12 persen,” ujar Ikhsan.
Penulis : Syahriah Amir Editor : Syahriah Amir
