JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah pusat terus merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah atau TKD di Papua pada awal 2026.
Hingga pertengahan Februari, sejumlah komponen dana transfer telah disalurkan dengan capaian bervariasi dari total pagu yang disalurkan sebesar Rp35.064,31 miliar (Rp35 triliun).
Realisasi mencapai Rp4.711,26 miliar atau Rp4,7 triliun, tersalur 13,44 persen, mengalami peningkatan 25,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Secara rinci, Dana Otonomi Khusus (Otsus), realisasi penyaluran mencapai Rp826,32 miliar atau 10,76 persen dari total pagu sebesar Rp7.680,67 miliar (Rp 7,6 triliun) kepada 15 dari 33 pemerintah daerah di wilayah Papua.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan, capaian ini menunjukkan adanya percepatan penyaluran Dana Otsus dibandingkan tahun sebelumnya.
“Percepatan tersebut didorong oleh penyesuaian regulasi, perubahan skema pengalokasian, serta peningkatan kesiapan administrasi pemerintah daerah,” jelasnya.
15 Pemda yang telah merealisasikan dana Otsus yaitu, Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Kota Jayapura, Supiori, Provinsi Papua, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digoel, Asmat, Merauke dan Provinsi Papua Selatan serta Waropen dan Kepulauan Yapen.
“Pemda lainnya masih dalam proses. Ini terus kita kawal supaya bisa dicairkan secepatnya. Kesulitannya itu berdasarkan dari usulan OPD. Terkadang usulan OPD tidak sesuai aturan yang ada, ini yang harus diperbaiki, sehingga tertunda,” ujarnya.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp706,25 miliar atau 20,57 persen dari pagu sebesar Rp3.433,81 miliar atau Rp3,43 triliun. Realisasi ini meningkat 2,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh naiknya penyaluran DAK Nonfisik untuk jenis Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sementara itu, Dana Alokasi Umum atau DAU tercatat telah disalurkan sebesar Rp3,05 triliun atau 15,53 persen yang seluruhnya berasal dari skema DAU Block Grant.
“Pagu DAU sebesar Rp19.669,06 miliar atau Rp19,66 triliun. Realisasinya tumbuh 13,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Izharul.
Dana Bagi Hasil atau DBH terealisasi sebesar Rp123,18 miliar atau 7,25 persen dari pagu sebesar Rp1,4 triliun. Capaian ini mengalami penurunan kinerja sebesar 66,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Hal tersebut disebabkan adanya penurunan pagu yang signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025,” ungkap Izharul dalam konferensi pers APBN KiTa di Jayapura, Jumat, 27 Februari 2026.
Namun, hingga 15 Februari 2026, belum terdapat penyaluran Dana Desa maupun DAK Fisik di wilayah Papua. (Syahriah)
