JAYAPURA, Redaksipotret.co – DPRD Kabupaten Jayapura telah menggelar penutupan masa persidangan II tahun 2024, di Grand Allison Hotel Sentani, Kamis (19/9/2024).
Dalam penutupan masa sidang paripurna II ini, APBD Perubahan Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp10,6 miliar dari APBD Induk tahun anggaran 2024.
Diketahui APBD Perubahan Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2024 dianggarkan Rp1,56 triliun, sementara APBD Induk tahun anggaran 2024 Rp1,55 triliun atau meningkat menjadi Rp10,6 miliar.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa mengatakan, pendapatan yang diperoleh daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
“Pendapatan sebesar Rp1.406.072.779.543 (1,4 triliun), dengan rincian dari dana transfer Pemerintah Pusat Rp1.371.113.975.615 (1,3 triliun) atau mengalami perubahan dari alokasi APBD Induk dan juga dana transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp34.958.803.928, (34 miliar) bila dibandingkan dengan alokasi APBD Induk sebesar Rp27.857.686.876 atau mengalami peningkatan Rp7.101.117.052,” jelasnya.
Menurutnya, APBD Perubahan bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, mencegah kemiskinan ekstrem, stunting dan juga beberapa program prioritas secara nasional lainnya.
“Kami sangat berharap dari semua sektor tersebut, masyarakat di daerah ini bisa berkembang dan sejahtera dengan dukungan sarana-prasana, baik itu fisik maupun non fisik,” tuturnya.
Semuel Siriwa menjelaskan, APBD Perubahan 2024, diharapkan kepada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi program dan kegiatannya belum maksimal bisa dioptimalkan saat ini.
“Pekerjaan fisik dan non fisik yang belum terealisasi bisa dilakukan saat ini dengan anggaran yang tersedia, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat di 139 kampung dan lima (5) kelurahan dapat tercapai,” terangnya.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada 35 OPD teknis dan 19 distrik, untuk memprioritaskan tujuh program nasional yang menjadi pergumulan pemerintah pusat. Supaya dapat diterapkan seluruh daerah di Indonesia.
Tujuh program prioritas nasional 2024, diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
“Kemudian, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Polhukhankam serta transformasi pelayanan publik,” pungkasnya.
Editor : Syahriah Amir
