JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura (FPPPKJ) Herman Nerotouw mengatakan, siapa pun yang akan menduduki jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura merupakan keputusan dan juga hak prerogatif partai politik pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu.
Hal ini disampaikan Herman menyikapi pernyataan dari aktivis politik dan organisasi kepemudaan yang beredar di media sosial terkait jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura.
“Pikiran mereka itu baik, tetapi semua kembali kepada keputusan partai politik,” ujarnya didampingi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Menasse Bernard Taime dan salah seorang Aktivis Pemuda di Kabupaten Jayapura ketika memberikan keterangan pers, di Sentani, Sabtu (26/10/2024).
“Kemudian, ada pernyataan menyangkut Otonomi Khusus (Otsus) dalam hal penentuan jabatan Ketua DPR. Otsus itu berlaku pada setiap masyarakat asli Papua. Tetapi, kalau bicara tentang kelembagaan legislatif atau partai politik merupakan lembaga negara, berbeda dengan Otsus, karena berkaitan dengan kebijakan afirmasi atau kemandirian orang asli Papua (OAP),” tambah Herman.
Senada dengan itu, Menasse Bernard Taime selaku Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin meluruskan tentang pemberitaan yang sudah beredar di berbagai media sosial dari sejumlah aktivis politik maupun organisasi kepemudaan yang telah mengeluarkan pernyataan mengenai jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura yang harus dijabat oleh orang asli Papua.
“Jika yang berbicara mengenai jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura bukanlah merupakan seorang aktivis murni. Tetapi, mereka adalah anggota dari partai politik tertentu. Jadi, dari sejumlah orang yang bicara dan ingin mengantar aspirasi ke kantor Partai NasDem sebagai pemenang Pemilu, ada dua orang yang merupakan anggota partai politik,” kata Menasse Bernard Taime.
Terkait dengan adanya pemberitaan yang mengaku sebagai aktivis di Kabupaten Jayapura, Bernard menuturkan, sebaiknya mengurus partai masing-masing.
“Kecuali kalian bicara kapasitasnya sebagai aktivis murni dan bukan sebagai anggota partai, ya itu sah-sah saja dan wajar bagi kami yang memang adalah aktivis murni yang tidak tergabung dalam anggota partai politik di daerah ini,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis politik dan aktivis organisasi kepemudaan di Kabupaten Jayapura mengharapkan dan menilai jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura layak dijabat oleh orang asli Papua (OAP) dalam hal ini putra asli Bumi Khenambay Umbay.
Oleh karena itu, para aktivis tersebut menolak kehadiran calon Ketua DPRK Kabupaten Jayapura yang bukan anak asli Bumil Khenambay Umbay.
“Kami minta dan mengharapkan sekali agar putra asli Khenambay Umbay itu dipercayakan sebagai Ketua DPRK Kabupaten Jayapura. Karena itu, menyangkut harga diri kami yang berada di Kabupaten Jayapura,” ucap aktivis Politik Kabupaten Jayapura, Aris Kreutha didampingi beberapa aktivis organisasi kepemudaan saat memberikan keterangan pers di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Editor : Syahriah Amir
