JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sampai dengan 30 Juni 2024, belanja negara di Papua tercapai sebesar Rp25,26 triliun atau 39,30 persen Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Papua, Moudy Hermawan mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp6,83 triliun atau 43,97 persen dari Pagu, tumbuh 23,78 persen secara year on year (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja barang dan belanja modal.
“Sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain berupa program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, Stimulan perumahan, dan pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur,” jelas Moudy, Senin (29/7/2024).
Selain itu, belanja prioritas juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang realisasinya sebesar Rp88,73 miliar.
“Belanja Kesehatan yang telah terealisasi antara lain dimanfaatkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangungn keluarga kependudukan dan KB,” ucapnya.
Moudy menjelaskan, dari fungsi Pendidikan, realisasi Belanja Pendidikan turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp466,21 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi, serta pendidikan transportasi.
APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial.
“Realisasi belanja perlindungan sosial di Papua mengalami pertumbuhan menjadi Rp8,70 miliar yang antara lain dimanfaatkan untuk pembinaan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Adapun dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai akhir Juni 2024 telah tersalur sebesar Rp18,43 triliun atau 37,81 persen dari pagu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu naik 8,26 persen. “Hal ini disebabkan oleh semua jenis TKD sudah mulai disalurkan secara bertahap,” kata Moudy.
Sementara, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pertumbuhan pesat sebesar 149,16 persen secara year on year.
“Pertumbuhan yang signifkan tersebut terjadi pada Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan, yang mengalami percepatan pengadaan barang dan jasa, dan telah disalurkan pada seluruh kabupaten di kedua provinsi tersebut,” ungkapnya.
Editor : Syahriah Amir
