JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sejumlah kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini belum berjalan.
Belum berjalannya kegiatan APBD tahun ini menimbulkan tanda tanya lantaran APBD Kabupaten Jayapura tersebut sudah disahkan sejak akhir 2023 lalu.
Salah satu penyebab belum berjalannya kegiatan APBD Kabupaten Jayapura 2024 ini lantaran belum turunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), khususnya untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dan Belanja Modal di OPD.
Dari informasi yang diterima redaksipotret.co, penyerahan DPA sedianya dilaksanakan pada pertengah Januari lalu, namun hingga awal Februari 2024 belum juga terealisasi.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyatakan, untuk kegiatan APBD Kabupaten Jayapura 2024 saat ini sedang tahap proses dan kemungkinan yang lainnya berjalan dengan cara manual.
“Lagi dalam proses, dan mungkin yang lain sudah berjalan secara manual. Tunggu yang DPA definitif, dan akan diserahkan oleh tim kepada seluruh Perangkat Daerah (PD),” kata Hana Hikoyabi di Sentani, Jumat (2/2/2024).
Hana mengatakan, masih dalam proses, juga menjadi penyebab belum turunnya DPA ke masing-masing OPD. “DPA baru bisa diserahkan atau diberikan kepada PD, jika proses semuanya sudah selesai,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan membagikan DPA tahun anggaran 2024 kepada seluruh OPD dalam waktu dekat.
Sekda Hana mengatakan, pembagian DPA harus digeser dari rencana awal, yakni di pekan pertama Januari 2024 lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru saja melakukan rapat pekan kedua lalu.
Sekda memperkirakan waktu penyerahan DPA akan dilakukan pada Kamis atau Jumat pekan depan di Januari kepada seluruh OPD.
Menurutnya, pihak TAPD baru saja selesai melakukan rapat untuk mengevaluasi penyampaian Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024.
Kemudian, koordinasi lanjutan terkait proyeksi potensi pendapatan daerah dengan prioritas kebutuhan belanja daerah.
Penulis : Muhammad Irfan | Editor : Syahriah Amir
