JAYAPURA, Redaksipotret.co – Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.
Seiring dengan hal tersebut, pengurangan tingkat pengangguran merupakan salah satu tujuan 8 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Pemerintah terus berupaya menurunkan pengangguran melalui sinergi pendanaan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Transfer Ke Daerah (TKD) yang difokuskan pada pendidikan dan pelatihan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Moudy Hermawan menyebut, alokasi belanja K/L pada tahun 2023 mencapai Rp433,90 miliar dengan realisasi sebesar 90,39 persen. Sementara belanja TKD dalam bentuk DAK sejumlah Rp3.034,78 miliar dengan output mencapai 89,55 persen.
Moudy mengatakan, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp433,90 miliar pada tahun 2023 dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat penggangguran melalui penciptaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
Capaian output belanja K/L tersebut mengalami penurunan yang cukup dalam pada tahun 2023, setelah pada tahun sebelumnya naik signifikan di angka 98,01 persen. Kendati demikian, capaian output tersebut diperkirakan akan naik seiring penyerapan yang dilakukan pada akhir tahun.
Moudy mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus atau DAK bidang pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di Papua, khususnya di kalangan generasi muda, yang dapat dialokasikan untuk meningkatkan relevansi dan keterkaitan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum.
“Meningkatkan kompetensi dan keterampilan lulusan perguruan tinggi, dengan menyediakan bantuan dan fasilitas untuk mengikuti pelatihan, magang, sertifikasi, atau program kewirausahaan,” ujar Moudy dalam kegiatan Diseminasi LPP Papua, di gedung Bank Indonesia Papua, di Kota Jayapura, Kamis (7/3/2024).
Dia menambahkan bahwa dukungan fiskal lainnya diberikan dalam bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan masih menganggur sebagai bentuk bumper dalam masa pencarian kerja dan agar tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan menyediakan sarana untuk mendorong masyarakat menjadi produktif.
Editor : Syahriah Amir
