JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR Papua menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026, terutama terkait defisit sebesar Rp239,17 miliar serta penurunan signifikan pada pos pendapatan daerah tertentu.
Laporan pandangan umum ini disampaikan Jayakusuma sebagai Pelapor Fraksi Golkar terhadap Raperdasi APBD 2026, dalam Sidang Paripurna II DPR Papua, Rabu, 10 Desember 2025.
Fraksi Golkar mencatat postur APBD 2026 menunjukkan total pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,27 triliun, sehingga mengalami defisit Rp239,17 miliar.
Namun yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah penurunan drastis pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksi mengalami penurunan yakni sebesar Rp2,165 miliar. Penurunan ini sangat signifikan sehingga penurunan ini dinilai cukup memengaruhi kemampuan fiskal Papua.
“Penurunan ini sangat signifikan dan memengaruhi estimasi pendapatan daerah dalam APBD 2026. Terhadap hal ini Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari sektor mana saja yang mengalamai penurunan,” tandas Jayakusuma dilansir dari laman Pasificpos.com, Kamis (11/12/2025).
Dengan demikian, Fraksi Golkar menilai bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat cukup besar, sehingga ini menjadi tantangan berat bagi Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Karena itu, lanjutnya, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Papua melakukan terobosan dan langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar program prioritas pembangunan daerah tidak terganggu.
“Terhadap peningkatan PAD merupakan modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah perlu memaksimalkan pengelolaan aset agar laju PAD meningkat lebih cepat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti ketergantungan Papua terhadap dana pusat yang masih sangat tinggi untuk membiayai berbagai program strategi serta rencana prioritas pemerintah.
Fraksi Golkar DPR Papua mendesak pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/lembaga untuk mendapatkan tambahan dana transfer ke daerah serta memperjuangkan program nasional relevan bagi Papua.
Dalam pandangan umum, Fraksi Golkar juga meminta Gubernur Papua melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu koordinasi aktif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat guna memperjuangkan tambahan transfer ke daerah serta memastikan program nasional tepat sasaran untuk Papua,” tekannya.
Dia menekankan, ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan APBD 2026 berpihak pada masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan Papua ke depan.
Dengan demikian pihaknya pun berharap semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah.
“Kami berharap, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Papua dalam mewujudkan program strategis yang lebih efektif untuk masyarakat Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
