JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Tim Pemantau Keuangan Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw meminta kepada DPRD Kabupaten Jayapura khususnya Komisi C yang membidangi Pendidikan agar dapat mempertanyakan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait penyaluran beasiswa untuk membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggulan Papua atau SUP sebesar Rp27 milyar tahun 2023/2024.
DPRD jangan selalu berpikir tentang pokok pikiran, tetapi harus berpikir tentang kepentingan rakyat. Di mana, terkait dana RP27 miliar harus dipertanyakan oleh DPRD, yaitu anggaran sebesar ini dikemanakan saja,” ujarnya di Sentani, Kabupaten Jayapura, papua, Rabu (3/4/2024) malam.
Edison mengatakan, akan menyurati pemerintah daerah untuk dapat memberikan bukti-bukti penyaluran dana beasiswa SUP kepada mahasiswa yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
“Hal ini saja yang ingin saya sampaikan, jadi pihak legislatif juga jangan tinggal diam dan tidak boleh tenang melihat anggaran besar ini tidak diketahui peruntukannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkab Jayapura melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam membayarkan tunggakan Beasiswa Siswa Unggulan Papua (SUP) tahun 2023.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan bahwa tahun 2023 lalu telah membantu pelunasan tunggakan beasiswa SUP, khususnya mahasiswa asal Kabupaten Jayapura yang sedang berkuliah di dalam maupun luar negeri.
“Tahap pertama tahun 2023, kita sudah alokasikan Rp10 milyar. Kemudian, di tahun 2024 ini kita bantu lagi ke Pemprov Papua sebesar Rp17 milyar. Jadi, tahun ini kita sudah anggarkan senilai Rp27 milyar dana hibah untuk Pemprov Papua,” kata Hermanus.
Editor : Syahriah Amir
