JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar bersama 6 MRP di Tanah Papua telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta pada 12 Juni 2024.
Nerlince pun membeberkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, MRP meminta kepada Presiden RI mengeluarkan Perpres tentang Wali Kota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati harus OAP.
Kedua, lanjut Nerlince, MRP meminta kepada Presiden agar kewenangan MRP diperluas. Ketiga, meminta dana untuk MRP dikucurkan lewat APBN, dari Jakarta langsung kepada rekening MRP.
“MRP juga meminta kepada Presiden RI bahwa dalam penerimaan Bintara Polri diberikan kuota khusus bagi anak-anak OAP. Bahkan, MRP juga meminta peninjauan kembali pengangkatan honorer CPNS atau ASN yang sudah berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 yang datanya belum diterima Menpan RB,” jelas Nerlince.
Dia mengungkapkan bahwa MRP telah melakukan audiens bersama Menpan RB, namun ternyata data honorer dan pengangkatan CPNS tidak diterima hingga saat ini.
“Kami minta pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan saya menyampaikan kepada kepala daerah kabupaten/kota dan gubernur untuk memperhatikan hal ini, sehingga ada kepastian untuk honorer dan CPNS,” tegasnya.
Selain itu, MRP juga meminta kepada Presiden agar Otsus yang sudah berlangsung selama 20 tahun lebih, negara dan pemerintah menyatakan bahwa Otsus berhasil di Tanah Papua, tetapi orang Papua menyatakan bahwa Otsus tidak berhasil.
“Untuk itu, pada saat Otsus yang kedua berlangsung ini, untuk negara memperhatikan bahwa dana Otsus yang dikucurkan selama ini kepada provinsi, kabupaten dan kota agar dikucurkan langsung kepada orang asli Papua,” ucapnya melansir pasificpos.com, Rabu (26/6/2024) malam.
“Apakah bisa bapak Presiden agar dana Otsus yang dikucurkan itu bisa langsung diterima orang Papua yang ada di kampung-kampung. Itu yang kami sampaikan kepada Presiden,”sambung Nerlince.
Terkait hal itu, Presiden, sebut Nerlince menyatakan dana Otsus bisa dikucurkan langsung ke masyarakat Papua, seperti dana BLT dan BOS. Namun, Presiden menginginkan metode tersebut tidak gagal.
“Sehingga saya menyampaikan bahwa aturan pemerintah yang buat, masyarakat hanya menerima agar dana Otsus yang diturunkan kepada masyarakat tidak bermasalah,” ucapnya.
Kendati demikian, Nerlince mengungkapkan bahwa pemerintah tidak serius, namun ia meyakini bahwa Presiden bijaksana.
Kepada partai politik, Nerlince pun mengimbau agar memperhatikan aspirasi MRP. Jika parpol menilai bahwa orang Papua tidak pantas untuk diberikan rekomendasi, maka harus lihat Papua dari hati nurani.
Sehingga ia meminta partai politik untuk tidak meminta mahar yang tinggi, sebab akan berdampak kepada kinerja kepala daerah itu sendiri.
Editor : Syahriah Amir
