JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menggelontorkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan pihak keamanan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah ( NHPD ) antara Pemprov Papua dan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan sudah ditandatangani akhir 2023 lalu.
“Anggaran KPU, Bawaslu dan pihak kemanan kita akan cairkan 100 persen dalam waktu dekat,” kata Hegemur dilansir pasificpos.com, Selasa (23/1/2024).
Sebelumnya, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Papua sebesar Rp155 miliar. Nilai tersebut ditetapkan setelah dirasionalisasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua.
“Anggaran yang kami usulkan itu sebesar Rp242 miliar. Tetapi setelah dilakukan rasionalisasi oleh tim TAPD Papua, akhirnya disepakati sebesar Rp 155 miliar,” ucapnya.
Meski begitu, sesuai tahap pencairan seharusnya anggaran sebesar 40 persen cair pada tahun 2023, tetapi tidak bisa cair karena ada masalah dengan kondisi keuangan pemerintah Papua.
“Tahun 2023 lalu Pemprov Papua hanya mau cairkan 19 persen, tapi kami dari KPU menolak karena tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang kita tandatangani,” kata Steve Dumbon.
Steve mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pj Sekda Papua, sehingga NPHD yang telah ditandatangani akan di addendum.
“Kita terus menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah, dan pemerintah menaruh perhatian khusus terkait pencairan anggaran tersebut. Kami yakin dan percaya dengan dukungan penuh pihak pemerintah,” tuturnya.
Steve berharap, anggaran KPU bisa cair pada bulan Februari, sehingga pelaksaan tahapan pilkada bisa berjalan di bulan Maret.
“Pilkada itu di bulan November, sehingga proses tahapan sudah harus dimulai pada bulan Maret, sehingga kita berharap anggaran bisa cair 100 persen di bulan depan,” tegasnya.
Editor : Syahriah Amir
