JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa menemui massa pendemo yang tergabung dalam kontraktor atau pengusaha asli Papua asal Kabupaten Jayapura yang melakukan aksi demo.
Dihadapan para pendemo, Siriwa mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten jayapura saat ini.
“Ada yang namanya disebut target pendapatan. Dari target pendapatan inilah kemudian disusun menjadi rencana kerja anggaran (RKA) dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan. Itulah yang akhirnya disusun oleh OPD, baik di dinas maupun badan yang kemudian dikerjakan oleh para kontraktor,” jelasnya.
Menurut Semuel Siriwa, dalam perjalananannya target yang ada di APBD Kabupaten Jayapura sekitar Rp1,5 triliun, kemudian disusun juga kegiatan Rp1,5 triliun yang sebenarnya pendapatan belum seluruhnya menjelang akhir tahun dari target yang ternyata tidak tercapai.
“Data yang saya kumpulkan sampai dengan tadi pagi baru 89 persen dana yang ada. Artinya, ada 10 persen lebih yang tidak tercapai atau sekitar Rp170 miliar. Rencana pendapatan yang sudah dibuat dalam bentuk kegiatan yang belum ada uangnya. Jadi, saya tidak tahu sama sekali. Tetapi bapak ibu harus mengetahui kondisi ini,” kata Pj Bupati.
Dia mengatakan, telah memerintahkan kepada kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan verifikasi atas kontrak yang telah dibuat oleh masing-masing OPD. “Mana pekerjaan yang sudah ada atau yang belum ada, akan dibantu pihak inspektorat untuk melakukan koreksi. Itu aturan yang saya terima. Oleh karena itu, yang bisa masih diselesaikan hari ini dan besok yang akhirnya harus dihadapi,” ucapnya menambahkan.
Semuel Siriwa pun mengatakan bahwa hal itu terjadi lantaran miskomunikasi dalam penyusunan kegiatan, seperti pekerjaan yang belum memiliki anggaran, namun sudah disusun yang berakibat munculnya kejadian ini. “Tetapi kalau kita tidak bisa memaksimalkan diakhir tahun ini, maka akan selesaikan di 2025,” ucapnya.
Saat menemui pendemo, Pj Bupati didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Meiyer Suebu, Kepala Distrik Sentani Timur Eslie Suangburaro, Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, Kabag Ops Polres Jayapura Kompol Septen P. Sianturi, dan perwakilan Bank Papua Cabang Sentani.
Aksi demo yang dilakukan para kontraktor tersebut untuk menuntut hak-hak mereka agar segera dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura berlangsung di pintu gerbang utama Kantor Bupati Jayapura, Senin (30/12/2024).
Sejumlah kontraktor menuntut Pemkab Jayapura agar segera menyelesaikan pembayaran tanpa ada alasan atau penundaan. Sebelum menjawab berbagai tuntutan massa yang melakukan aksi demo yang disertai dengan aksi pemalangan pintu gerbang pagar utama, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mendengar semua aspirasi dan juga keluhan dari para kontraktor tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menegaskan bahwa pihaknya sampai hari ini sudah merekap semua standar pelayanan minimal atau SPM yang telah masuk.
“Kami juga sudah komunikasi dengan teman-teman di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua untuk melakukan penginputan atas utang terhadap kontraktor,” katanya.
Dia menegaskan bahwa akan merekapitulasi total utang, kemudian berkoodinasi dengan DPRK untuk mengeluarkan izin nominal. Selain itu, juga berkoordinasi dengan pihak Bank Papua.
Editor : Syahriah Amir
