JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pengangkatan calon Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
“Kami meminta kepada pak Mendagri dalam seleksi calon pj gubernur harus melibatkan PPATK dan melihat rekam jejak masing-masing calon yang diusul. Sehingga jangan sampai kedepan bermasalah ketika ditunjuk,” kata Nelson di Jayapura, Senin (21/8/2023) malam.
Jika ada calon-calon pj gubernur Papua yang bermasalah berdasarkan PPATK, maka tidak boleh dipaksakan. Nilai-nilai wawasan kebangsaannya, kata Nelson, juga harus diperhatikan.
“Meskipun ini tidak harus, tapi itu juga hal yang penting. Kenapa tidak dimasukkan dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023, tetapi itu tetap harus dipakai. Kita bisa lihat pernah ada sekelas pegawai KPK yang diseleksi banyak yang tidak tembus, apalagi untuk pj gubernur dengan situasi politik Papua saat ini,” ujarnya.
Untuk sisi geopolitik, kata Nelson, semakin hari semakin memanas dengan munculnya sejumlah aksi bagaimana adanya kelompok kiri dengan eksistensinya yang tidak seberapa, tetapi mulai tampak di wilayah kota.
“Hal itu berpengaruh juga kepada hajatan besar di wilayah Pasifik yaitu, Melanesian Spearhead Group (MSG). Inikan perlu kita kaji lebih dalam. Karena kami lihat banyak yang diutus juga selain kedutaan atau duta besar di luar untuk masalah MSG yang dirasa berat,” ucapnya.
Dia menyebut, ada kelompok pemuda yang menyatakan harus OAP untuk Pj Gubernur Papua, dan mengatasnamakan organisasi Merah Putih yang berbicara mendukung OAP harus sebagai Pj Gubernur Papua.
“Oleh karena itu, saya minta agar itu tidak perlu ditanggapi. Dalam artiannya itu, bagian daripada dukungan-dukungan biasa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana akan menggandeng PPATK dalam menunjuk calon penjabat gubernur.
Sebanyak 17 kepala daerah akan selesai masa jabatannya pada September 2023. Beberapa daerah juga sudah menyampaikan nama-nama kandidat pj gubernur.
“Ada masukan masalah hukum, potensi dari PPATK dan lain-lain, untuk melihat klarifikasi dan validasi calon-calon,” kata Tito di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (11/8/2023) lalu.
Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, juga terdapat sejumlah gubernur akan habis masa jabatannya pada September 2023. Mereka antara lain Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kemudian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Bali I Wayan Koster hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Laiskodat.
Penulis : Muhammad Irfan Editor : Syahriah Amir
