JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw mengatakan partainya siap membentuk tim dan juga memberi bantuan kepada para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura untuk melaporkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Bantuan kepada para guru berupa laporan ke APH dalam hal ini kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terkait kondisi krisis (darurat) keuangan yang terjadi di Pemkab Jayapura.
“Kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura berinisiatif membentuk tim pendampingan hukum dan kami juga siap membantu para guru (PGRI) untuk melaporkan krisis (darurat) keuangan yang terjadi,” kata Edison Awoitauw di Kantor Bupati Jayapura di Sentani, Senin (6/1/2024).
Edison juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk langsung datang ke gedung KPK RI guna melaporkan permasalahan darurat keuangan yang terjadi di daerah ini. Apabila ratusan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Jayapura ini bersepakat, maka Partai Gerindra siap memberikan bantuan dan juga pendampingan hukum.
“Kami sudah siap untuk membentuk tim guna mendampingi para guru dan juga mengawal seluruh aspirasi mereka terkait tuntutan hak-hak yang belum dibayarkan oleh pihak Pemkab Jayapura,” ucapnya.
Edison Awoitauw yang juga Ketua Tim Pemantau Keuangan Kabupaten Jayapura ini juga meminta kepada para guru menyiapkan data-data sebagai barang bukti yang akan dilaporkan ke pihak APH.
“Kami akan duduk bersama dengan para guru sambil meminta bukti-bukti yang merupakan tuntutan mereka dan tertuang sebagai aspirasi dalam pernyataan sikap sebanyak sembilan poin, yang tadi sudah mereka sampaikan saat melakukan aksi demo. Karena itu akan menjadi dasar kami saat melapor ke pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” imbuhnya.
Edison bilang permasalahan keuangan jarang terjadi di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, hal ini ada kesalahan, juga ada kebocoran uang yang terjadi di daerah ini, entah keluar kemana.
“Oleh karena itu, kami meminta agar keuangan Pemda di audit oleh KPK. Kami juga akan berkoordinasi dengan Gerindra Provinsi Papua dan DPP Gerindra, apalagi saat ini pak Presiden RI Prabowo Subianto lagi bersih-bersih tentang korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Sebagai kader partai Gerindra berkewajiban untuk mengawal setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk permasalahan yang dihadapi para guru.
Dia menyampaikan bahwa ada wacana dari DPRK Kabupaten Jayapura yang akan membuat izin prinsip. Namun, pihak DPRK Kabupaten Jayapura juga harus mengetahui soal izin tersebut.
“Persoalan anggaran ini tidak bisa disalahgunakan atau dimasukkan dalam izin prinsip. Karena bisa digunakan apabila ada kejadian-kejadian luar biasa. Akan tetapi, ini soal anggaran dan ada yang terjadi disini adalah kebocoran anggaran, yang kita tidak tahu lari kemana uang ini,” paparnya.
Dia menjelaskan, jika izin prinsip dikeluarkan oleh DPRK, dirinya memastikan penjabat Bupati tidak bisa mengambil langkah untuk meminjam uang di Bank Papua.
“Malah ini akan menjadi utang bagi Bupati Jayapura definitif. Bupati Jayapura yang definitif tidak mungkin akan menyelesaikan utang-utang ini, karena lebih memfokuskan kepada program yang merupakan janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye Pilkada lalu,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019.
Jurnalis : Muhammad Irfan I Editor : Syahriah Amir
